Makassar (Antara Sulsel) - Puluhan Juru Parkir menggelar aksi menolak pemberlakukan `Smart Parking` daring karena dinilai akan menurunkan pendapatan dan tanpa pengkajian mendalam pada aspek hukum, dan ekonomi sosialnya.
"Kami menolak pemberlakuan Smart Parking karena berdampak pada penurunan pendapatan. Lagipula bagaimana mungkin pendapatan di tempat keramaian dan tempat sunyi bisa sama," sebut Korlap Aksi, Nawal Reza di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Pihaknya juga menuding, Jukir dianggap sebagai biang kerok kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara hampir tiap hari Jukir menyetorkan pajak yang dibebankan kepada Perusahaan Daerah Perparkiran.
"Lantas kemana uang tersebut mengalir," katanya.
Tidak hanya itu, Kebijakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, tidak sejalan prinsip meningkatkan kesejahteraan, tetapi malah menambah masalah baru.
Hal itu, kata mereka, Jukir nantinya akan dibebankan tanggungjawab terkait dengan besaran setoran yang akan diberlakukan.
Setelah di Balai Kota, aksi dilanjutkan di kantor DPRD Kota Makassar. Mereka mendesak agar dewan segera menindaklajuti aspirasinya untuk membatalkan "smart parking" di Makassar.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar melalui Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya meluncurkan sistem parkir nontunai atau lebih dikenal dengan "smart parking".
"Smart parking adalah solusi memaksimalkan jasa perparkiran dan kota bisa mengontrol serta mengetahui secara pasti berapa pendapatan karena semuanya berbasis IT," ujar Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Irianto Ahmad.
Program ini merupakan salah satu cara menekan tingkat kebocoran yang diduga sering terjadi di perusahaannya.
Irianto juga menjelaskan penerapan "smart parking" sebagai upaya untuk peningkatan kualitas layanan serta mencegah adanya kebocoran dalam hal penerimaan pendapatan.
"Saya tegaskan, parkir itu adalah pelayanan dan kita ingin memberikan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi, ini adalah salah satu peningkatan pelayanan kami kepada masyarakat," katanya.
Dia mengatakan keluhan demi keluhan masyarakat tentang menjamurnya titik-titik parkir liar serta sorotan DPRD Makassar mengenai adanya kebocoran-kebocoran dalam manajemen perparkiran sudah mulai dijawab dengan pembenahan sedikit demi sedikit.
Penerapan sistem parkir nontunai didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kartu pembayaran parkir serta mesin Electronic Data Capture (EDC) semuanya disiapkan oleh BRI.
Berita Terkait
Tim SAR gabungan masih mencari kotak hitam pesawat Smart Aviation di Binuang Kaltara
Senin, 11 Maret 2024 13:43 Wib
Pilot pesawat Smart Aviation yang jatuh di Binuang Kaltara ditemukan selamat
Minggu, 10 Maret 2024 19:41 Wib
Korban pesawat Smart Aviation yang jatuh di Binuang Kaltara belum bisa di evakuasi
Minggu, 10 Maret 2024 19:38 Wib
Tim SAR temukan puing-puing pesawat Smart Aviation di Binuang Kalimantan Utara
Sabtu, 9 Maret 2024 21:19 Wib
Polri kerahkan personel bantu cari pesawat kargo hilang kontak di Kalimantan Utara
Sabtu, 9 Maret 2024 11:20 Wib
Cuaca jadi penentu pencarian pesawat kargo Pilatus yang hilang di Tarakan Kaltara
Sabtu, 9 Maret 2024 8:04 Wib
Kementerian PUPR menyerahkan rekonstruksi Kantor Gubernur Sulbar
Senin, 4 Maret 2024 20:36 Wib
Pesawat Smart Air dari Timika tergelincir saat mendarat di Bandara Aminggaru Puncak
Senin, 5 Februari 2024 15:30 Wib