Selasa, 17 Oktober 2017

Gubernur Serah Terimakan "Source Code" Aplikasi Perizinan

id gubernur sulsel, source kode, aplikasi perizinan, simap
Gubernur Serah Terimakan
Kiri-kanan:Sekda Sulsel Abdul Latief, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Satgas Wilayah I Unit Kordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Tri Gamarefa pada Serah Terima "Source Code" Aplikasi Perizinan di Makassar, Rabu (11/10).(Dokumentasi)
Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo melakukan serah terima "source code" Aplikasi Perizinan Online (SIMAP), Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP), dan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel.

"Aplikasi ini kita butuhkan agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan publik, ini menjadi anjuran sekaligus kebutuhan kita," kata Syahrul usai penandatangan berita acara serah terima Source Code SIMAP, TTP, Siskeudes, dan Rapat Kerja Kepala Daerah Kelistrikan dan Telekomunikasi, di Makassar, Rabu.

Dengan penerapan aplikasi ini, kata dia, kelalaian dapat dikontrol secara tersistem.

"Ini juga sekaligus mencegah korupsi, karena semuanya serba transparan," imbuhnya.

Pihaknya mendorong agar kabupaten/kota dapat segera menerapkan aplikasi ini untuk meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mencegah korupsi.

"Bagi Sulsel, kita percepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) BKMPD Provinsi Sulsel Muh. Said Wahab mengatakan pihaknya telah menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2015 lalu.

"Dengan ini kita menyerahkan source code sehingga dapat digunakan oleh kabupaten/kota," kata dia.

Sebelumnya, menurut Muh. Said, pihaknya juga telah melakukan workshop bimbingan teknis kepada PTSP kabupaten/kota sehingga dapat aplikasi ini dapat langsung digunakan.

Sementara, Kepala Satgas Wilayah 1 Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI Tri Gamarefa mengapresiasi penyerahan source code aplikasi ini.

Integritas birokrasi, kata dia, akan secara efektif mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional bila ditunjang dengan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

"Ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi," pungkasnya.

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga