Makassar (Antara Sulsel) - Ketua MPR RI Dr (c) Zulkifli Hasan menilai perlu dilakukan amandemen ke-5 untuk bisa menjadi landasan atau pondasi pemerintahan yang kuat ke depan.
Zulkifli Hasan di Makassar, Selasa, mengatakan sudah saatnya memikirkan bagaimana Indonesia pada 50 tahun ke depan dengan jumlah penduduknya yang begitu besar sehingga harus memiliki landasan atau pondasi yang kuat.
"Penduduk kita saat ini kurang lebih 260 juta. Jika 50 tahun ke depan, diperkirakan bisa mencapai 500 juta penduduk yang tentunya muncul berbagai persoalan baru. Oleh karena itu harus memang meletakkan sistem pondasi kenegaraan yang kokoh dan kuat," ujar dia.
Ia menjelaskan, negara Indonesia merupakan negara hukum yang tentu membutuhkan rasa adil bagi masyarakatnya.
Untuk persoalan hukum, ia juga mengaku perlu terus diperbaiki dan dikembangkan secara terus menerus. Dengan pondasi hukum yang kuat maka tentu negara akan bisa berjalan seperti yang diharapkan.
"Jadi diskusi seperti ini memang perlu dan bisa terus dilanjutkan apalagi melibatkan banyak pakar dan ahli. Semoga ke depan kita sudah bisa sepakati amandemen. Kalaupun belum ada agenda lain, kecuali satu yakni perlunya haluan negara," katanya dalam seminar penyerapan aspirasi penguatan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di kampus Universitas Hasanuddin Makassar hari ini.
Dalam kesempatan tersebut, ketua MPR juga menyinggung soal adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa yang membawa uang Rp15 juta.
Menurut dia, kondisi itu dikhawatirkan akan membuat masyarakat ketakutan. Artinya persoalan ini memang perlu dibicarakan bersama agar tidak sampai memberikan kesan negatif.
"Tentu kita ingin tidak ada pelanggaran hukum tapi juga tidak membuat semua orang ketakutan. Makanya kita harus terus fokus melakukan perbaikan," ujar dia.
Berita Terkait
Ketua DPR RI melantik tiga anggota PAW periode 2019-2024
Kamis, 28 Maret 2024 12:48 Wib
Polisi turunkan 3.055 personel amankan demo terkait Pemilu 2024 di KPU dan DPR/MPR RI
Rabu, 20 Maret 2024 12:11 Wib
Polisi kerahkan 3.929 personel guna mengamankan unjuk rasa di DPR/MPR RI
Selasa, 5 Maret 2024 13:19 Wib
Ketua MPR minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran
Jumat, 1 Maret 2024 17:56 Wib
2.590 personel gabungan dikerahkan amankan demo di DPR/ MPR RI
Jumat, 1 Maret 2024 10:00 Wib
Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk merespons hasil pemilu bersifat kontraproduktif
Minggu, 25 Februari 2024 12:24 Wib
Ketua MPR ajak semua pihak jaga kondusifitas di masa tenang Pilpres 2024
Sabtu, 10 Februari 2024 20:15 Wib
Arsul Sani mundur dari DPR -MPR sebelum dilantik sebagai hakim MK
Kamis, 18 Januari 2024 13:54 Wib