Mamuju (Antara Sulbar)- Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menemukan pelanggaran kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun 2017 di SMK Negeri 1 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.
"Jajaran Ombudsman RI Perwakilan Sulbar melakukan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun 2017, sebagai upaya tindaklanjut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 Tentang PLS dan untuk mengetahui implementasi penerapan aturan tersebut," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, melalui Permendikbud 18 tahun 2016, pemerintah telah menghapus kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS), diganti dengan PLS yang salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan praktik perpeloncoan kepada siswa baru.
Meski demikian, lanjutnya, upaya itu ternyata belum sepenuhnya mencegah aksi perpeloncoan atau pelanggaran.
"Di sejumlah sekolah Ombudsman RI Perwakilan Sulbar masih menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Tobadak, Mamuju Tengah," katanya.
Ia mengatakan, temuan Tim Ombudsman di SMK Negeri 1 Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, yang masih melakukan Kegiatan pra MOS dan sejumlah panitia yang terdiri dari siswa senior ditemukan melakukan perpeloncoan terhadap siswa baru.
"Tim Ombudsman Sulawesi Barat telah mengantongi foto-foto praktik perpeloncoan tersebut dan kasus ini menjadi salah satu temuan kami, yang akan disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Pimpinan kami di Jakarta agar dilakukan tindakan dan atau hukuman disiplin bagi sekolah," katanya.
Secara Tegas Lukman Umar, menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar lemah mengawasi pelaksanaan PLS.
Ia juga meminta kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru sekolah bertanggung jawab atas penyiapan dan pelaksanaan kegiatan orientasi peserta didik baru.
"Dalam waktu dekat, Ombudsman Sulbar akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar dan pihak terkait lainnya untuk meminta klarifikasi atas kejadian tersebut," katanya.
Berita Terkait
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib
Ditlantas dan Tim RTMC tingkatkan keselamatan berlalu lintas di Sulawesi Barat
Kamis, 25 April 2024 16:10 Wib
BPSIP Sulbar sertifikasi 4.280 pohon benih kopi
Kamis, 25 April 2024 9:32 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Kemenkumham Sulbar ingatkan pentingnya penghapusan jaminan fidusia
Rabu, 24 April 2024 22:13 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Pj Gubernur Sulbar: Presiden Jokowi dukung pembangunan infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib