Indonesia dan Jalur Sutra Abad Milineum

id ktt, Belt and Road Forum, jalur sutra
Indonesia dan Jalur Sutra Abad Milineum
Presiden RI Joko Widodo (kanan) dan Presiden RRT Xi Jinping (kiri) saat pertemuan bilateral disela-sela menghadiri Belt and Road Forum di Gedung Great Hall of the People, Beijing, Minggu (14/5). (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)
Jakarta (Antara Sulsel) - Hari ini, China menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama bertajuk Belt and Road Forum (BRF) di Beijing.

Hampir 22 abad silam, Kaisar Han mengutus Zhang Qian mendatangi kerajaan Dayuan di Asia Tengah untuk membentuk aliansi militer. Perjalanan itu melahirkan rute perdagangan legendaris Jalur Sutra.

Berselang dua milenium, China kembali mengajak negara-negara di sekelilingnya untuk bergabung dalam aliansi multinasional yang dijuluki Jalur Sutra Baru.

Dalam kunjungan kenegaraan di Kazakhstan pada 7 September 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan pembangunan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (Silk Road Economic Belt). Tiga pekan kemudian, di hadapan parlemen Indonesia di Jakarta, Xi mengemukakan konsep Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (21st Century Maritime Silk Road).

Kedua konsep tersebut digabungkan menjadi inisiatif Satu Sabuk dan Satu Jalur (OBOR), yang merupakan desain akbar untuk menghubungkan sejumlah negeri di sepanjang rute perdagangan bersejarah itu, mulai dari Asia Tengah hingga Eropa dan Afrika, mulai dari Asia Tenggara hingga Jazirah Arab.

Berdasar data Bank Pembangunan Asia kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur di Asia mencapai 800 miliar dolar AS setiap tahunnya. Sebagai negara dengan cadangan devisa terbesar kedua di dunia, China diharapkan dapat membantu menutupi kebutuhan itu.

Sejak mengumumkan inisiatif itu, China selalu berusaha menjamin keberhasilan proyek ini dengan membentuk skema pendanaan melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), New Silk Road Fund, kerangka Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), serta bantuan bilateral langsung. Tak heran banyak pengamat internasional menjuluki inisiatif OBOR ini sebagai Rencana Marshall versi China.

Tetapi petinggi China menampik tudingan itu. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, 'OBOR' adalah produk kerja sama inklusif, bukan alat geopolitik, dan tidak seharusnya dipandang dengan menggunakan mentalitas Perang Dingin yang sudah usang.

Sementara dalam Rencana Marshall, Amerika Serikat tidak mengikutsertakan negara-negara Eropa yang pro-komunis. Amerika Serikat juga mewajibkan semua negara yang terlibat untuk mengikuti aturan dan persyaratan ketat.

OBOR adalah inisiatif kerangka kerja sama yang lebih menekankan aspek ekonomi tanpa mempermasalahkan ideologi, agama, ataupun sikap politik. China hanyalah pencetus inisiatif ini dan mengharapkan partisipasi aktif negara-negara lain. China juga tidak dalam posisi untuk memengaruhi atau mendikte program pembangunan infrastruktur dari negara-negara lain.

Bagi China, OBOR bukan hanya kebijakan internasional untuk mengangkat status dan meningkatkan pengaruh China di kawasan, tetapi juga sebuah program pembangunan bagi perekonomian nasional China. Dengan menggunakan cadangan devisanya sebagai pinjaman bagi negara berkembang, China bisa menciptakan permintaan proyek besar bagi perusahaan-perusahaan konstruksi mereka.

Di sisi lain, negara-negara yang menerima bantuan juga akan menjadi pasar baru, saluran bagi kelebihan kapasitas produksi barang dan jasa yang terjadi di China

OBOR memang diprediksi akan mampu membuat negara-negara seperti Pakistan, Indonesia, dan Tajikistan semakin mendekat ke arah China, namun pada saat bersamaan akan mengundang kekhawatiran kekuatan besar lain yang menganggap kehadiran China mengancam pengaruh mereka di kawasan.

Misalnya Rusia di Asia Tengah, India di Samudra Hindia, Amerika Serikat di Laut China Selatan, serta sejumlah negara Eropa yang tidak nyaman dengan perluasan pengaruh China di Eropa. Ini justru akan semakin mempertajam teori ¿ancaman China¿ yang dihembuskan sejumlah negara.

China telah berusaha meredam ini dengan menekankan bahwa Jalur Sutra adalah inisatif yang saling menguntungkan semua pihak yang mau bergabung.

Presiden Xi Jinping mempromosikan ide OBOR sebagai ¿komunitas dengan masa depan bersama¿.

    
Posisi Strategis Indonesia


Dua negara yang dipilih Presiden Xi Jinping untuk mencetuskan inisiatif OBOR pada 2013 masing-masing memiliki makna strategis. Presiden Xi mengemukakan konsep Sabuk Ekonomi Jalur Sutra di Kazakhstan, dan konsep Jalur Sutra Abad Ke-21 di Indonesia.

Kazakhstan dan Indonesia adalah negara besar di kawasan masing-masing, dan diharapkan menjadi poros utama bagi kedua elemen Jalur Sutra Baru abad milenium.

Profil Indonesia dengan luas wilayah perairan sekira 3.257.483 kilometer persegi, dan berada di posisi silang antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sangat strategis secara geopolitik dan geostrategic, termasuk bagi inisiatif OBOR.

Namun, meski memiliki potensi sangat besar, Indonesia tidak memiliki infrastruktur maritim yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonominya serta mengukuhkan identitasnya sebagai negara bahari.

Pemerintah baru Indonesia berusaha mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara bahari hingga pada November 2014 Presiden  Joko Widodo memaparkan lima pilar utama untuk menjadikan Indonesia 'Poros Maritim Dunia' atau PMD.

Di antaranya adalah komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata bahari.

Visi Indonesia menjadi PMD sangat berpotensi bersinergi dengan inisiatif OBOR yang dicetuskan China. Untuk mewujudkan visinya, Indonesia perlu melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur maritim, termasuk 24 pelabuhan strategis dan 5 pelabuhan laut dalam.

Pembangunan 'Tol Laut' pada periode 2015-2019 diperkirakan membutuhkan anggaran 57 miliar dolar AS.

Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT Belt and Road Forum (BRF) itu, selain untuk mempelajari konsep OBOR juga bertujuan u meningkatkan investasi bagi pembangunan infrastruktur di Tanah Air, untuk mewujudkan visi PMD.

Indonesia akan memanfaatkan KTT itu untuk menarik para pebisnis mancanegara agar lebih banyak menanamkan modal di sektor infrastruktur Indonesia. Pasalnya, melalui KTT itu, pelaku perekonomian global akan mencoba melakukan sinkronisasi di bidang infrastruktur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan sekalipun Indonesia telah bergabung, dalam realisasi programnya masih tertinggal dari berbagai negara lain.

Berkaca pada negara lain, Thomas menuturkan Indonesia akan melirik program infrastruktur perhubungan seperti jalan tol, pelabuhan dan perkeretapian.

"Pakistan itu sudah ambil 55 miliar dolar AS dari program OBOR. Malaysia sudah ambil lebih dari 30 miliar dolar AS. Sedangkan Indonesia baru 5 hingga 6 miliar dolar AS. Artinya kita ketinggalan sekali," ujarnya.

Sebagai negara yang dinilai strategis bagi pelaksanaan OBOR, Indonesia hendaknya mampu memainkan posisi tawar dan kepercayaan strategis itu bagi kepentingan nasional. Sinergi PMD dan OBOR haruslah saling menguntungkan, tidak saja bagi Indonesia dan China, melainkan juga bagi Indonesia dengan negara-negara di sepanjang Jalur Sutra Abad Milenium.

Untuk memproyeksikan diri sebagai Poros Maritim Dunia, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar infrastruktur laut yang tangguh, tetapi Indonesia harus mampu memainkan peran yang lebih besar dan strategis  dalam hal diplomasi kelautan.

Sinergi PMD dan OBOR hendaknya mampu juga meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia dan China, Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam OBOR.

Perubahan struktur ekonomi di China, dari yang semula berorientasi ekspor menjadi konsumsi menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk-produk konsumsi ke China.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China pada 2016 sebesar 16,785 miliar dollar AS. Adapun nilai impor Indonesia dari China sebesar 30,800 miliar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia terhadap China pada 2016 defisit sebesar 15,576 miliar dollar AS.

Sebagai negara yang dianggap strategis dalam sinergi PMD dan OBOR hendaknya jangan hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk China. Indonesia harus mampu memanfaatkan konektivitas yang dibangun melalui sinergi PMD dan OBOR untuk  meningkatkan ekspor non migas ke China dan negara-negara peserta OBOR.

Konektivitas Asia Tenggara

Sejak jalur sutra abad milenium pada 2013 China secara bertahap dan pasti menjalin kemitraan di sektor infrastruktur transnasional dengan berbagai negara yang dilalui jalur sutra.

Dengan negara-negara ASEAN, jalur sutra dirancang untuk bersinergi dengan visi konektivitas ASEAN 2025 yang meliputi keterhubungan darat serta laut dengan Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Sejak 2009, China adalah mitra dagang terbesar ASEAN, sedangkan ASEAN hanya menempati posisi tiga besar sebagai mitra dagang China terhitung mulai 2010.

Proyek global China 'OBOR' dengan membangun konektivitas yang menghubungkan wilayah barat China dengan Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan menuju ke Eurasia,  menuntut peran lebih Indonesia sebagai sebagai pemimpin di Asia Tenggara, agar sentralitas ASEAN tetap diutamakan dalam sinergi Jalur Sutra Baru China dengan Konektivitas ASEAN, yang perkembangannya cukup lamban.

Indonesia harus lebih berperan aktif sebagai pemimpin dan penggerak konektivitas ASEAN, terlebih cetak biru ASEAN 2025 yang diluncurkan bersamaan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir Desember 2015,  menetapkan bukan hanya keterhubungan infrastruktur, melainkan juga kohesi ekonomi secara menyeluruh demi meningkatkan daya saing regional.

ASEAN harus mengatasi tantangan yang cukup sulit dan rumit antara lain  karena kontradiksi internal akibat ketidakselarasan kebijakan pembangunan antaranggota dan ketimpangan kapasitas ekonomi antara anggota di bagian utara dan selatan. Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam sangat membutuhkan bantuan perbaikan infrastruktur agar dapat menarik investasi asing, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari kolega ASEAN lain.

Terkait itu Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara hendaknya juga mampu mengupayakan penguatan koordinasi intra-ASEAN demi mengakselerasi gerak ekonomi kolektif, termasuk dalam mensinergikan konektivitas ASEAN dan Jalur Sutra Baru milik China.

Editor: Laode Masrafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga