Makassar (Antara Sulsel) - Forum Komunikasi Lintas (FoKal) NGO Sulawesi meminta kepada sejumlah pejabat eselon lingkup Pemerintah Kota Makassar agar bisa menjadi contoh dengan mengembalikan kendaraan operasionalnya setelah proses serah terima jabatan dilakukan.
"Pemerintah dan pejabatnya itu adalah pelayan masyarakat dan mereka adalah contoh dari masyarakat. Selain pelayanan, etika pejabat pemerintahan harus dikedepankan," jelas Koordinator FoKal NGO Sulawesi Djusman AR di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, pejabat pemerintahan yang terkena gerbong mutasi hendaknya mengedepankan etikanya sebagai pejabat dan tidak menggunakan ego sentrisnya untuk menguasai kendaraan dinas atau operasional yang diberikan kepadanya.
Pejabat pemerintahan yang diberikan amanah berupa sejumlah fasilitas operasional hendaknya digunakan untuk kepentingan operasional pemerintah maupun kepentingan masyarakat.
"Bayangkan, kalau semua pejabat eselon mulai dari eselon IV sampai eselon II setelah dimutasi kemudian ingin menguasai kendaraan itu, berapa anggaran yang harus dikeluarkan untul membeli kendaraan baru. Ingat, uang Negara untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pejabatnya," jelasnya.
Djusman menjelaskan, aturan keharusan pengembalian kendaraan dinas ini juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 pasal 10 tentang kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang paling banyak satu unit.
Sedangkan pada peraturan yang baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri dijelaskan mengenai jenis-jenisnya sesuai dengan eselonnya.
Sementara itu, Kabag Humas Makassar Firman Hamid Pagarra yang dikonfirmasi terpisah mengaku jika salah satu mantan bawahannya yakni Muh Ilyas Said belum mengembalikan kendaraan operasional berupa satu unit mobil Daihatsu Luxio.
"Iya sampai hari ini belum dikembalikan sejak pelantikan pejabat baru tanggal 29 Desember tahun lalu," katanya.
Diketahui, Muh Ilyas adalah satu dari sejumlah pejabat di pemerintah kota Makassar yang belum mengembalikan kendaraan operasional, meskipun hampir semuanya telah mengembalikan kendaraan tersebut.
Ilyas Said saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan Makassar dan jabatan lama yang ditinggalkannya dijabat oleh Reza Nugraha, mantan pelaksana tugas Lurah Rappokalling di Kecamatan Tallo.
Berita Terkait
Dinsos Sulsel kerahkan 1.147 pendamping PKH guna tekan stunting
Sabtu, 4 Mei 2024 18:06 Wib
Dinas Perkim kelola retribusi rusun pacu PAD Sulbar
Senin, 29 April 2024 6:29 Wib
Dinas Pertanian Bulukumba beri bantuan bibit unggul kepada petani
Jumat, 26 April 2024 22:49 Wib
Pemprov Sulbar lelang 44 kendaraan dinas untuk hasilkan PAD
Jumat, 26 April 2024 14:53 Wib
eFishery bersama KKP bersama mitra luncurkan budidaya tradisional plus
Selasa, 23 April 2024 15:01 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
Dinkes : Sulsel masuk 10 daerah dengan temuan kasus HIV terbanyak
Sabtu, 20 April 2024 21:45 Wib
Kemenkumham Sulsel edukasi KI pada siswa SMA lewat RuKI "Goes to School"
Sabtu, 20 April 2024 13:23 Wib