Gowa, Sulsel (Antara Sulsel) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membangun Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa, Sulawesi Selatan, yang akan menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Pemeriksa Keuangan Negara di Indonesia wilayah timur.
"Pembangunan balai diklat ini sebagai wujud dukungan BPK pada profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia pemeriksa keuangan negara di wilayah timur Indonesia," jelas Ketua BPK Harry Azhar Azis di Gowa, Senin.
Keberadaan Balai Diklat Gowa tidak hanya ditujukan untuk pengembangan kompetensi pemeriksa (auditor) BPK di seluruh Indonesia, tetapi juga dapat mencakup pengembangan kompetensi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di seluruh Indonesia.
Peresmian Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Jalan H.M. Yasin Limpo, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa itu dihadiri oleh para kepala daerah dan Gubernur di Wilayah Timur Indonesia.
Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa dibangun sebagai perluasan atas pelaksanaan diklat yang selama ini dilakukan di Balai Diklat BPK di Makassar.
Di atas lahan seluas 20.313 meter persegi, balai diklat ini terdiri atas tiga gedung utama, yaitu gedung perkantoran dan diklat, gedung asrama/wisma diklat, dan gedung untuk sarana ibadah.
Sesuai dengan arah pembangunan nasional, desain pembelajaran yang dirancang khusus untuk Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa ini adalah pada spesialisasi untuk diklat terkait dengan pemeriksaan infrastruktur.
Kegiatan peresmian balai diklat diiringi dengan seminar bertopik "Tantangan organisasi terhadap Pengembangan SDM Pemeriksa Keuangan Negara" di Auditorium Balai Diklat.
Narasumber seminar adalah Ketua BPK, anggota BPK, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Gubernur Sulawesi Selatan, dan anggota DPR RI.
Tema seminar ini terinspirasi dari pandangan bahwa pada era ke depan, organisasi apa pun, termasuk institusi pemerintah tidak dapat kaku terhadap ketentuan dan prosedur yang dibuatnya sendiri.
"Semua organisasi dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika lingkungan yang terjadi. Adaptasi telah menjadi suatu keharusan," ujarnya.
Oleh karena itu, organisasi harus memiliki SDM yang tidak hanya kompeten, beretika, sehat jasmani, dan rohani, tetapi juga harus beradaptasi.
Berita Terkait
Pemkot Makassar jadi yang pertama di Sulsel serahkan laporan keuangan ke BPK
Sabtu, 16 Maret 2024 1:47 Wib
KPU: Anggaran Sirekap akan dilaporkan dan diaudit oleh BPK
Sabtu, 24 Februari 2024 0:35 Wib
KPK memeriksa empat ASN Kemenhub terkait pengondisian audit BPK
Jumat, 23 Februari 2024 14:53 Wib
BPK serahkan dua LHP penghitungan kerugian negara kepada Jaksa Agung
Jumat, 2 Februari 2024 11:08 Wib
Penyidik KPK periksa Sekjen Kemenhub soal pengondisian temuan BPK
Senin, 22 Januari 2024 14:33 Wib
KPK ungkap dua tersangka baru dugaan korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
Senin, 22 Januari 2024 14:31 Wib
Pj Sekda Makassar segera menindaklanjuti LHPK rekomendasi BPK
Jumat, 19 Januari 2024 22:04 Wib
Kemenkumham Sulsel gandeng BPK-Kejaksaan sosialisasi budaya antikorupsi
Jumat, 19 Januari 2024 21:13 Wib