Jakarta (ANTARA Sulsel) - DPR RI mendukung Pemerintah menerapkan UU Amnesti Pajak yang berusaha menarik dana milik warga negara Indonesia (WNI) dari luar ke dalam negeri untuk percepatan pembangunan
infrastuktur dan sektor pembangunan lainnya.
"Indonesia saat ini menghadapi kesulitan anggaran negara, menyusul perlambatan ekonomi global," kata Ketua DPR RI, Ade Komarudin, di Jakarta, Jumat.
Menurut Ade Komarudin, ada beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran negara sehingga dapat melakukan percepatan pembangunan.
Satu satu langkahnya adalah dengan menerapkan UU Amnesti Pajak yakni berusaha menarik dana simpanan WNI di luar ke dalam negeri, dan Pemerintah menerapkan pajak yang ringan.
"Pemerintah menargetkan mendapat pemasukan anggaran negara mencapai Rp165 trilun dari repatriasi dana yang masuk setelah penerapan UU Amnesti Pajak hingga akhir tahun 2016," katanya.
Akom, panggilan Ade Komarudin, berharap penerapan UU Amnesti Pajak ini dapat berjalan baik sehingga anggaran negara dapat ditingkatkan.
Menurut dia, langkah lainnya yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara.
"Pemerintah akan memotong anggaran sekitar Rp133 triliun melalui APBN Perubahan 2017," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Pemerintah sudah membuat tim yang sedang melakukan kajian, mana program prioritas dan mana program kurang prioritas yang dapat dipotong anggarannya.
Opsi pemotongan anggaran ini, kata dia, lebih baik daripada opsi tidak memotong anggaran tapi terjadi peningkatan defisit.
"Padahal dalam UU APBN sudah menyebutkan defisit APBN maksimal 2,5 persen. Jika melampaui angka tersebut, maka terjadi pelanggaran UU," katanya.
Berita Terkait
Komnas HAM meminta Presiden Jokowi beri amnesti kepada Budi Pego
Minggu, 26 Maret 2023 16:18 Wib
Ronaldo didesak suarakan pula isu HAM di Arab Saudi setelah gabung Al Nassr
Kamis, 5 Januari 2023 7:03 Wib
Memahami RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi serta turunannya
Selasa, 19 Juli 2022 10:01 Wib
Amnesti Internasional: Israel terapkan sistem 'apartheid" pada Palestina
Selasa, 1 Februari 2022 21:07 Wib
Komnas HAM: Nama dosen USK Saiful Mahdi harus dipulihkan setelah dapat amnesti
Rabu, 13 Oktober 2021 21:41 Wib
Akademisi USK Saiful Mahdi resmi dibebaskan berkat amnesti Presiden Jokowi
Rabu, 13 Oktober 2021 19:52 Wib
DPR setujui pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi
Kamis, 7 Oktober 2021 15:59 Wib
Anggota DPR pertanyakan hasil evaluasi menyeluruh tax amnesty jilid I sebelum ke jilid II
Senin, 24 Mei 2021 8:04 Wib