Makassar (ANTARA Sulsel) - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Makassar mengeluarkan data penduduk miskin Kota Makassar 2016 sesuai data yang diterimanya dari Kementerian Sosial.
"Ini data angka kemiskinan yang diserahkan dari Kementerian Sosial dan datanya itu menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Wakil Wali Kota Makassar Dr Syamsu Rizal di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Kota Makassar itu dinilainya cukup mendasar karena memang pemerintah kota selama beberapa tahun terakhir ini cukup ketat dalam hal administrasi.
Penurunan itu juga disebabkan oleh semakin menurunnya angka urbanisasi yang setiap tahunnya masuk ke Makassar. Meskipun demikian, dia mengakui jika jumlah penurunannya itu sangat kecil.
"Belum ada studi yang menyatakan bahwa kemiskinan itu turun sedikit karena ada penekanan urbanisasi. Faktanya adalah turun terus. Tapi hanya sedikit turunnya dari tahun lalu," katanya.
Deng Ical sapaan akrab wakil wali kota menyebutkan, sesuai data yang diterimanya jumlah penduduk miskin berdasarkan kecamatan itu ditempati oleh Kecamatan Tamalate 8.123 kepala keluarga (kk) atau 36.531 jiwa, Tallo 6881 KK atau 32.849.
Kecamatan Panakukang dengan 5.000 kk atau sekitar 23.423 jiwa, Kemudian Kecamatan Biringkanaya dengan penduduk miskinnya 4.847 kk atau sekitar 21.273 jiwa, Rappocini 4.417 kk, 18.789 jiwa, Ujung Tanah 4.465 KK atau 20.602 jiwa.
Kecamatan Makassar 3.886 kk atau 17.194 jiwa, Kecamatan Manggala 3.692 kk atau 16.891 jiwa, Mariso 2706 kk, 11.542 jiwa, Mariso 2706 kk, 11.542 jiwa, Tamalanrea 2088 kk, 9.128 jiwa, Ujung Pandang 463 kk, 1.946 jiwa dan Wajo 417 KK, 1.791 jiwa.
Ia mengatakan, setiap oranh miskin memang wajib untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah Kota Makassar.
"Orang miskin di Makassar harus mendapat program kemiskinan dari Pemerintah Kota Makassar, makanya saya katakan datanya harus valid karena akan menjadi acuan," sebutnya.
Menurut dia, data yang dikeluarkan oleh TKPKD juga harusnya menjadi patokan semua SKPD untuk sinkronisasi dalam menjalankan semua program kerjanya.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sulsel menerima para kepala daerah pada "open house" kedua
Kamis, 11 April 2024 17:48 Wib
Pj Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar tinjau GPM di sejumlah lokasi
Minggu, 17 Maret 2024 16:31 Wib
Sejumlah kepala daerah di Sulsel bersyukur sambut Penghargaan Adipura 2023
Selasa, 5 Maret 2024 20:07 Wib
KPK memperpanjang masa penahanan Wali Kota Bandung Yana Mulyana
Rabu, 12 Juli 2023 12:22 Wib
17 armada Kapal Perang Asing berlabuh di Laut Makassar meriahkan MNEK 2023
Senin, 5 Juni 2023 20:59 Wib
KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana tersangka dugaan korupsi
Minggu, 16 April 2023 5:14 Wib
Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring OTT KPK
Sabtu, 15 April 2023 10:14 Wib
Donald Trump tiba di New York untuk hadiri sidang dakwaan atas dirinya
Selasa, 4 April 2023 14:47 Wib